Kebijakan Pemerintah
Program MBG Dinantikan, Gibran Pastikan Pemerintah Siap Menjalankan
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan dalam visi dan ...
Inspirasi Gus Dur: Prabowo Dukung Perlindungan Kelompok Minoritas
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk meneladani kepemimpinan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), khususnya dalam keberanian ...
Menteri P2MI: Tanggung Jawab yang Luas Wajar Jika Tambah Pejabat
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menegaskan bahwa penambahan pejabat di lingkungan Kementerian P2MI merupakan langkah strategis ...
Pemindahan ASN ke IKN Ditunda, Menpan RB Beri Penjelasan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyatakan bahwa pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu ...
Menko Polkam Jamin PPN 12 Persen Tidak Akan Ganggu Kesejahteraan Masyarakat
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan (Menko Polkam) meminta masyarakat untuk tidak khawatir mengenai kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan ...
PMII: Kenaikan PPN Perlu Dipertimbangkan Kembali oleh Pemerintah
Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar ...
Inkonsistensi Sikap PDIP soal PPN 12 Persen Jadi Sorotan NasDem
Partai Nasional Demokrat (NasDem) menyoroti sikap inkonsisten dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait penolakan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai ...
Perpres BPPIK Siap Disahkan, Menteri PANRB: Sudah di Meja Presiden
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mengungkapkan bahwa rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembentukan Badan Pengendalian ...
Target 2028: Area Legislatif dan Yudikatif IKN Nusantara Siap Rampung!
Pembangunan area legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ditargetkan selesai pada tahun 2028. Plt. Deputi Bidang Sarana ...
Revisi UU Politik dengan Omnibus Law: Langkah Baleg untuk Reformasi Hukum Politik Indonesia
Badan Legislasi (Baleg) DPR mengajukan usulan untuk merevisi paket delapan undang-undang terkait politik melalui pendekatan omnibus law. Wakil Ketua Baleg, ...