Komisi II DPR RI mengadakan rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk membicarakan pembahasan awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, menjelaskan bahwa setiap komisi diberikan tugas untuk mengadakan rapat kerja dengan mitra-mitra terkait anggaran, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Anggaran DPR RI. Rapat ini dimaksudkan untuk memberikan masukan yang dapat menjadi pertimbangan dalam pembahasan anggaran.
Rapat tersebut dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian, Ketua DKPP Heddy Lugito, dan Plt Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni. Selain membahas anggaran dan rencana kerja tahun 2025, rapat juga mengevaluasi realisasi anggaran tahun 2023.
Tito menjelaskan bahwa pagu anggaran Kemendagri tahun 2023 mencapai Rp4,38 triliun, dengan realisasi mencapai 97,25 persen atau sekitar Rp4,26 triliun, melebihi rata-rata nasional.
Sementara itu, Heddy Lugito menjelaskan bahwa DKPP mendapatkan anggaran sebesar Rp91 miliar pada tahun 2023, dengan penyerapan sebesar 9,2 persen atau Rp84,5 miliar. Pada tahun 2024, DKPP mendapatkan pagu alokasi anggaran sebesar Rp67,4 miliar, dengan realisasi sejauh ini mencapai 40,42 persen atau Rp27,2 miliar. Raja Juli menjelaskan bahwa realisasi anggaran OIKN pada tahun 2023 mencapai 95,04 persen dari pagu yang ditetapkan, yakni sebesar Rp271,7 miliar. Sementara itu, realisasi anggaran tahun 2024 mencapai 32,6 persen atau Rp177,6 miliar, dengan target capaian serapan anggaran hingga akhir Juni sebesar 45 persen.