Partai politik telah memulai proses penjaringan calon kepala daerah, memberikan peluang bagi semua anak bangsa untuk menjadi pemimpin di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota.
Meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa mencalonkan diri sebagai kepala daerah memerlukan modal besar dan jaringan politik, hal ini tidak menyurutkan semangat kaum kecil untuk ikut serta dalam bursa pemimpin daerah.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Gerakan Nasionalis Perjuangan Nusantara Garis Puan, Ali Nugroho, saat acara persiapan kongres “Garis Puan” dengan tema “Bulatkan Tekad Kepalkan Kebenaran” pada Kamis (6/6) di Jakarta Selatan.
“Kita harus maju. Meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa menjadi pemimpin memerlukan modal besar dan jaringan, jangan sampai pemimpin hanya berasal dari satu kalangan saja. Terus maju, masih ada PDIP, partai wong cilik, yang memberikan peluang dengan sistem meritokrasi. Artinya, jika merasa pantas menjadi pemimpin, silakan maju,” ucapnya.
Menurut Ali, sistem kepemimpinan nasional perlu dikritisi terkait perkembangan demokrasi prosedural elektoral yang mengarah pada plutokrasi.
“Hal ini membuat seluruh elemen bangsa prihatin. Masa pemimpin hanya berasal dari orang yang punya uang, ini plutokrasi namanya, koruptor bisa tumbuh subur. Bandingkan dengan masa lalu, sekitar 2600 tahun lalu, ketika demokrasi dimulai di Athena dengan sistem aristokrasi, di mana pemimpin berasal dari kalangan status sosial tinggi seperti bangsawan, cendikiawan, dan raja. Seharusnya, di zaman ini, semua kalangan tanpa memandang status sosial bisa menjadi pemimpin,” ungkap Ali.
Ali berharap bukan hanya PDIP, tetapi semua partai peduli terhadap perkembangan demokrasi dengan memberikan kesempatan kepada semua anak bangsa untuk menjadi pemimpin.
Sementara itu, Bendahara Umum Garis Puan, Rhohman Sagita, menambahkan bahwa sebagai anak bangsa, sudah sepatutnya bangga dengan tanah leluhurnya dan tidak tercerabut hanya karena sudah lama merantau dan menetap di wilayah lain.
“Kalau bangsa lain datang ke negeri lain membanggakan leluhurnya dan dihormati seperti dewa, mengapa kita tidak melakukan hal yang sama? Kembali dan banggakan tanah leluhur sendiri. Karena yang kami pandang bukan soal administratif wilayah tetapi esensi nilai cinta tanah leluhur dan mengurus rakyat,” ungkap Rhohman.
Menurutnya, siapapun bisa mencalonkan diri menjadi kepala daerah di wilayah manapun di Republik Indonesia, terutama kembali ke tanah leluhurnya, untuk menanamkan nilai-nilai dari para pendiri bangsa sebagai leluhur dan menyebarkannya ke seluruh negeri atas nama berkah dari Tuhan YME. “Tidak ada lagi yang dilihat sebagai Betawi, Sunda, Jawa, Maluku, Papua, Sumatera, dll. Yang kami lihat adalah Indonesia maju, rakyat sejahtera, dan Nusantara megah serta individu yang berkarakter spiritualis. Itulah peradaban kita,” tandasnya.