Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, mengumumkan bahwa pemerintah akan mengimplementasikan model “zero trust” dalam pengembangan dan penggunaan Pusat Data Nasional (PDN) untuk mencegah potensi serangan siber di masa depan.
Ia menjelaskan bahwa pendekatan “zero trust” berarti semua perangkat, pengguna, dan sistem yang terhubung dengan PDN dianggap tidak aman hingga terbukti sebaliknya. Hadi menyatakan bahwa ini akan dilakukan melalui pengendalian akses yang ketat dan autentikasi berlapis.
Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Hadi juga menambahkan bahwa pemantauan keamanan pada sistem PDN akan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI). AI akan diintegrasikan dalam sistem pemantauan jaringan PDN untuk mendeteksi ancaman siber secara langsung.
Menurutnya, teknologi ini akan membantu dalam mengidentifikasi anomali atau perilaku mencurigakan yang dapat mengarah pada serangan lebih awal. Pemerintah juga berencana untuk memperketat kebijakan mengenai akses data.
Hadi menekankan pentingnya langkah-langkah tersebut untuk mengurangi risiko ancaman dari dalam (insider threat). Setiap akses ke data penting harus melewati proses validasi yang ketat.
Ia juga menyadari bahwa peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) sangat krusial dalam membangun dan mengelola PDN. Oleh karena itu, pemerintah berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuan SDM.
Hadi mengakui adanya tantangan besar, karena perkembangan teknologi siber yang cepat seringkali membuat regulasi tidak sejalan. Ia menegaskan bahwa kebijakan dan keamanan harus terus diperbarui.
