Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, Putu Supadma Rudana, menyatakan bahwa Sidang Ke-2 Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang berlangsung di Jakarta pada 25-26 Juli 2024 menjadi kesempatan penting untuk mempromosikan konsep ekonomi biru, mengingat negara-negara di kawasan Pasifik dikelilingi oleh laut.
Menurutnya, hal ini sesuai dengan tema yang diangkat dalam forum parlemen negara-negara Pasifik tersebut, yaitu “Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development”.
“Kita harus menjaga laut kita, dan ekonomi biru menjadi sangat penting karena potensi perikanan ada di situ,” ujar Putu Supadma dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta, Minggu.
Ia menekankan bahwa potensi maritim dari ekonomi biru sangat besar, mengingat negara-negara di Pasifik dan dua pertiga wilayah Indonesia dikelilingi oleh lautan.
“Potensi besar lainnya terkait dengan keamanan pangan. Keindahan alam laut kita sangat kaya, sehingga potensi pertamanya berhubungan dengan keamanan pangan kita,” jelasnya.
Putu juga menyebutkan bahwa pertanian pesisir dan potensi pariwisata penting untuk dikembangkan dengan konsep ekonomi biru, karena negara yang dikelilingi laut biasanya sangat indah.
“Bayangkan, Indonesia memiliki destinasi seperti Raja Ampat, Labuan Bajo, Pulau Komodo, dan Bali serta pulau lainnya. Di Pasifik juga sangat indah. Jadi potensi pariwisata kita sangat besar,” tambahnya.
Dari segi keamanan pangan, dia mengingatkan bahwa potensi laut harus dilestarikan karena banyak kekayaan hayati yang dapat dimanfaatkan.
Dia menambahkan bahwa ekonomi masa depan harus berkelanjutan sehingga potensi yang ada harus digali untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
“Yang terakhir, kita harus menjaga laut agar tetap lestari dan berkesinambungan untuk generasi mendatang,” katanya.
Untuk itu, dia menyebut bahwa konsep ekonomi biru adalah fundamental bagi negara-negara kepulauan dan harus menjadi arus utama.
Dia mengatakan bahwa pemerintah telah mengupayakan hal tersebut dan parlemen ikut berperan, seperti membangun regulasi untuk meningkatkan konsep ekonomi biru.
“Bagaimana alokasi anggaran, pengawasan kita agar pemerintah yakin bahwa ekonomi biru akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, baik di Indonesia maupun negara-negara Pasifik. Konsep ekonomi biru ini harus kita kawal, tapi tidak bisa hanya sebatas konsep, harus ada peningkatan kapasitas dan pemetaan laut kita,” ujarnya.
Selain itu, dia mengingatkan tentang isu perubahan iklim dan kaitannya dengan potensi laut yang harus dijaga.
“Harus ada pemahaman dan rencana ke depan untuk melihat potensi alam laut. Penelitian terhadap laut Indonesia dan laut Pasifik sangat penting,” pungkasnya.
