Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk menunda pemindahan ribuan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga bulan ini. Keputusan ini diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, pada Selasa (3/9). Menurut Anas, Presiden Jokowi meminta agar sistem digital dan infrastruktur perkantoran di IKN disempurnakan terlebih dahulu sebelum proses pemindahan ASN dilakukan. Meskipun fasilitas hunian di IKN sudah siap, Jokowi ingin memastikan bahwa aspek digital dan infrastruktur lainnya juga siap, karena pemindahan ASN tidak hanya melibatkan relokasi fisik tetapi juga perubahan dalam budaya digital.
Anas menyebutkan bahwa rencana pemindahan ASN tetap akan melibatkan 1.700 pegawai dalam gelombang pertama, tetapi waktu pasti pemindahan masih belum dapat dipastikan. Anas menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Jokowi dan keputusan dari Otorita IKN mengenai kapan pemindahan akan dilakukan. “Mungkin saja pada Oktober atau September, tetapi masih menunggu persetujuan dari Otorita IKN terkait persiapan mereka,” jelas Anas.
Sebelumnya, Jokowi berencana untuk memindahkan kantornya dan kantor-kantor pemerintahan secara bertahap mulai Agustus. Namun, rencana tersebut tertunda hingga September karena beberapa infrastruktur penting belum selesai menjelang perayaan 17 Agustus. Jokowi mengalihkan fokus pembangunan untuk mempersiapkan upacara peringatan kemerdekaan di IKN. “Kami harus mempertimbangkan kondisi lapangan, karena masih banyak yang belum selesai, seperti bandara yang belum siap,” kata Jokowi di Yogyakarta pada 28 Agustus lalu.
