Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah perayaan *Platinum Jubilee* Konferensi Asia-Afrika pada tahun 2025. Pengumuman ini disampaikan Presiden Jokowi saat pidato pembukaan Indonesia-Africa Forum Ke-2 yang berlangsung di Hotel Mulia Nusa Dua, Bali, pada hari Senin. Acara tersebut bertujuan untuk memperingati 70 tahun Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Afrika yang pertama kali diadakan pada 1955.
Dalam pidatonya, Jokowi menekankan bahwa perayaan ini akan dilakukan dengan semangat yang sama seperti saat KTT Asia-Afrika yang pertama, yang bertujuan untuk memperkuat hubungan dan kerja sama antara negara-negara di kawasan Asia dan Afrika. “Dengan semangat yang sama, Indonesia akan menyelenggarakan *Platinum Jubilee of the Asian African Conference* pada tahun depan,” ujar Jokowi, sebagaimana dilaporkan oleh Sekretariat Presiden.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa acara ini tidak hanya akan menghormati sejarah KTT Asia-Afrika, tetapi juga menekankan kontribusi penting dari konferensi tersebut dalam perjuangan kemerdekaan dan solidaritas internasional. Perayaan ini akan menjadi momen refleksi dan penguatan komitmen Indonesia untuk terus mendukung hubungan antar negara di kedua benua tersebut.
Sebelumnya, peringatan 69 tahun KTT Asia-Afrika diadakan dengan kegiatan International Students Gathering (ISG) 2024 yang berlangsung di Museum Konferensi Asia-Afrika, Bandung. Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 100 mahasiswa dari 36 negara, sebagai bagian dari upaya untuk menghidupkan kembali semangat dari KTT Asia-Afrika. KTT Asia-Afrika pertama kali diadakan pada 18–24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung. Konferensi ini diresmikan oleh Presiden Sukarno dan dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Penyelenggaraan KTT ini dilatarbelakangi oleh situasi dunia yang tidak stabil pasca-Perang Dunia II, ketegangan Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, serta adanya banyak negara di Asia dan Afrika yang masih berada di bawah penjajahan bangsa Eropa. Hasil dari KTT tersebut kemudian menjadi landasan bagi gerakan nonblok selama Perang Dingin, dengan para pemimpin negara berkembang berusaha untuk tidak terjebak dalam persaingan antara blok-blok besar dunia.
