PERAYAAN HUT RI DI IKN DIPASTIKAN TIDAK GANGGU INVESTASI: APA DAMPAKNYA?

Yulia

Updated on:

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menyoroti bahwa pengeluaran yang besar untuk perayaan seremonial, seperti perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79, harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Menurut Media, pengeluaran anggaran untuk perayaan ini, yang dilaksanakan di Jakarta dan Ibu Kota Negara (IKN), patut dipertanyakan karena tampaknya tidak sebanding dengan manfaatnya.

Pekerja menyelesaikan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur

Dalam pandangannya, perayaan 17 Agustus di tingkat desa umumnya memberikan manfaat nyata seperti mempererat silaturahim antarwarga. Namun, Media mengkritik pemerintah yang dinilai menggunakan momen 17 Agustus sebagai alat publisitas untuk menutupi kekurangan dalam proyek pembangunan IKN. Dia mencatat bahwa fokus berlebihan pada perayaan dan tampilan publik dapat mengalihkan perhatian dari berbagai kekurangan yang ada dalam proyek pembangunan dan tantangan yang belum terselesaikan terkait IKN.

“Perayaan 17 Agustus di IKN seharusnya tidak hanya menjadi acara seremonial belaka, tetapi juga harus memberikan dampak yang signifikan pada pembangunan IKN serta kepercayaan investor. Namun, tampaknya tujuan utama dari perayaan ini adalah untuk menunjukkan kepada publik bahwa pemerintahan Jokowi telah mengambil langkah besar dalam memindahkan ibu kota. Meski demikian, proyek IKN masih meninggalkan beban berat bagi anggaran negara dan akan menjadi tanggung jawab pemerintah yang akan datang,” jelas Media.

Prioritas pada Masyarakat Lokal

Di sisi lain, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengungkapkan bahwa perayaan HUT Kemerdekaan RI di IKN akan memprioritaskan undangan untuk masyarakat setempat. Yusuf menjelaskan bahwa undangan untuk masyarakat lokal yang akan menghadiri upacara di IKN disiapkan melalui kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah.

“Undangan untuk masyarakat lokal telah dipersiapkan secara cermat, dengan kerja sama antara pemerintah, gubernur, bupati, pangdam, dan kapolda. Daftar undangan telah disusun dan kami memastikan bahwa semua unsur masyarakat, termasuk para pekerja yang terlibat dalam pembangunan IKN, juga diundang,” ujar Yusuf pada Jumat (9/8/2024).

Untuk acara ini, sekitar 1.400 orang telah diundang, termasuk mereka yang akan ditempatkan di area _grande_ untuk menampung pekerja dan masyarakat yang tidak dapat diakomodasi di lapangan utama Istana Negara IKN (Istana Garuda). Dengan persiapan ini, pemerintah berharap dapat melibatkan sebanyak mungkin masyarakat lokal dalam perayaan HUT Kemerdekaan, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk merasakan langsung momen bersejarah tersebut.