Menteri BUMN, Erick Thohir, dianggap perlu melakukan pembenahan dalam lingkup BUMN. Pengamat pemerintahan dari Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina, menyatakan bahwa BUMN harus memperbaiki diri dari berbagai kasus korupsi dan pengelolaan keuangan yang buruk yang berujung pada kebangkrutan.
Silfester juga menyarankan agar Erick Thohir menunjuk personel yang kredibel untuk mengisi posisi pimpinan di beberapa perusahaan BUMN. Penunjukan tersebut dapat berasal dari kalangan pendukung TKN atau lainnya, asalkan individu yang dipilih memiliki kompetensi.
“Sebenarnya masih banyak teman-teman yang telah berjuang sejak memenangkan Pak Jokowi pada tahun 2014 dan 2019, serta yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran di Pilpres 2024, yang belum atau tidak masuk ke dalam pemerintahan atau BUMN,” kata Silfester dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis (14/6).
Silfester menekankan bahwa penempatan jabatan pimpinan BUMN harus mempertimbangkan kompetensi, profesionalisme, dan antikorupsi demi kemajuan BUMN. Sayangnya, penunjukan komisaris/direksi dari TKN Prabowo Gibran dan tim sukses Jokowi sering kali dibayangi oleh kasus korupsi dan KKN.
Sebagian besar BUMN terlibat dalam kasus korupsi, banyak yang menuju kebangkrutan, dan tidak mampu membayar rekanan serta investasi BUMN di perusahaan swasta yang tidak tepat sehingga merugi.
“Contohnya adalah uang Telkom dan Telkomsel di perusahaan Go To sebesar hampir Rp 6,4 triliun. Belum lagi penempatan direksi/komisaris yang merupakan lingkaran dari petinggi-petinggi BUMN,” ungkapnya.
Silfester mendorong agar Menteri BUMN fokus pada kemajuan BUMN. Hal ini dapat dilakukan dengan menempatkan orang-orang yang kredibel yang mampu membawa kemajuan bagi BUMN. “Kita mempertanyakan kewenangan Erick Thohir dan petinggi BUMN dalam pengangkatan direktur dan komisaris yang tampaknya tidak profesional dan cenderung berdasarkan kedekatan dengan para petinggi BUMN,” ujarnya.
