Dalam pertemuan tersebut, Hasto menyampaikan bahwa Megawati menggarisbawahi pentingnya Sekolah Hukum yang diadakan oleh PDIP bagi semua calon anggota legislatif terpilih, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, yang akan dilaksanakan secara daring.
“Ibu Megawati sangat bersemangat terhadap inisiatif Sekolah Hukum ini, bahkan kemarin beliau menyatakan minatnya untuk ikut serta dalam program ini. Kami menjelaskan bahwa acara ini akan dilakukan secara hybrid sehingga beliau dapat mengikuti secara daring,” kata Hasto.
Politikus asal Yogyakarta tersebut juga menyoroti pidato kunci yang pernah disampaikan oleh Mahfud Md tentang reformasi sistem hukum nasional pada Sekolah Partai pada 13 Oktober 2022. Dia menekankan bahwa PDIP melihat berbagai tantangan bangsa terkait supremasi hukum, yang didasarkan pada ideologi Pancasila dan konstitusi.
“Para ahli, termasuk Dr. Sukidi, mengidentifikasi adanya kecenderungan autokrasi legalisme dalam pemerintahan yang cenderung otoriter populis,” ungkapnya.
Hasto menambahkan bahwa bagi PDIP, memahami dan membangun generasi penerus terkait dengan sistem hukum nasional adalah sangat penting, sebagai bagian dari komitmennya dalam memperkuat supremasi hukum.
“Sekolah Hukum PDIP ini akan berlangsung selama satu bulan penuh setiap Jumat dengan format hybrid,” tambah Hasto.
Lebih lanjut, Hasto menjelaskan bahwa Sekolah Hukum Partai ini mencerminkan konsistensi PDIP dalam membangun negara berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata. Diskusi mendalam akan dilakukan mengenai konstruksi hukum nasional, termasuk aspek-etika hukum, hukum pidana, pembahasan undang-undang perdata, struktur sistem hukum, tanggung jawab aparat penegak hukum, dan topik terkait lainnya.
