Pemerintah mewaspadai adanya praktik pembuatan nomor induk kependudukan (NIK) baru yang mencurigakan menjelang Pilkada Serentak 2024, sebagaimana diungkapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Hani Syopiar Rustam, mengimbau jajarannya untuk lebih teliti dalam memproses penerbitan NIK baru, terutama bagi penduduk yang berusia di atas 20 tahun.
“Khusus bagi yang berusia 30 tahun ke atas, perlu ada pengecekan berlapis sebelum menerbitkan NIK baru. Verifikasi harus mencakup nama, tanggal lahir, nama ibu, serta data biometrik,” kata Hani di Aula T2 Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, pada keterangan tertulis yang dirilis Senin (26/8).
Menurut Hani, kasus di mana orang dewasa belum memiliki NIK sangat jarang terjadi. Permintaan NIK baru dari kalangan ini dapat menjadi indikasi adanya upaya untuk melanggar hukum, terutama menjelang Pilkada.
“Menjelang Pilkada Serentak 2024, kami harus ekstra waspada agar data Dukcapil tidak dimanipulasi oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi politik,” ujar Hani.
Ia menekankan bahwa penerbitan NIK baru tanpa verifikasi ketat dapat menimbulkan masalah data ganda, yang pada akhirnya akan merugikan individu tersebut.
Hani menambahkan bahwa sistem Dukcapil memiliki kemampuan untuk mendeteksi data ganda melalui iris mata atau sidik jari. Jika ditemukan adanya kesamaan, proses pembuatan e-KTP akan diblokir.
“NIK ganda tidak akan bisa digunakan untuk menerbitkan KTP elektronik. Hal ini juga akan mempersulit individu tersebut dalam mengakses layanan publik karena data mereka menjadi bermasalah,” jelasnya.
Pilkada Serentak 2024 akan segera dimulai, dengan pendaftaran pasangan calon dijadwalkan pada 27-29 Agustus, sementara pemungutan suara akan berlangsung pada 27 November.
