Pembentukan Angkatan Siber Masuk Tahap Dioper, Ungkap Komisi I

Yulia

Updated on:

Anggota DPR RI, Dave Laksono, menyampaikan bahwa diskusi terkait pembentukan matra keempat di Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang akan memperkenalkan Angkatan Siber, kemungkinan besar akan diteruskan atau di-carry over ke periode DPR RI selanjutnya. Hal ini dikarenakan masa bakti DPR RI periode 2019-2024 hampir usai, dengan anggota dewan periode baru dijadwalkan dilantik pada 1 Oktober 2024. “Kelihatannya, ini adalah salah satu tugas yang harus diteruskan oleh pemerintahan yang akan datang,” ujar Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa.

Ilustrasi data Google dan Yahoo. Indonesia yang termasuk negara berpenduduk paling aktif memakai media sosial berbasis data dan internet, ternyata belum memiliki "tentara siber" untuk menangkal serangan siber. Sebagai gambaran, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat memiliki divisi khusus tentang ini yang dipimpin seorang mayor jenderal.

Dave menjelaskan bahwa sebelum pembentukan Angkatan Siber dapat diwujudkan, diperlukan dasar hukum yang kuat. “Untuk membentuk Angkatan Siber, kita butuh landasan hukum yang jelas. Undang-undangnya harus ada, begitu juga dengan kejelasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya. Semua ini harus dirancang dengan matang dan prosesnya tidak bisa instan,” tambah Dave. Menurutnya, proses legislasi yang mendetail dan pertimbangan yang matang akan diperlukan agar matra baru ini dapat beroperasi efektif.

Lebih lanjut, Dave mengungkapkan bahwa pada hari sebelumnya, Senin (2/9), Komisi I DPR telah melakukan rapat dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dalam rapat tersebut, BSSN menyatakan dukungannya terhadap inisiatif pembentukan Angkatan Siber sebagai bagian dari TNI. “Dalam rapat kemarin bersama BSSN, kami juga membahas anggaran mereka. Alhamdulillah, ada peningkatan yang signifikan. Sebelumnya anggaran BSSN di bawah setengah triliun rupiah, kini sudah meningkat lebih dari satu triliun. Namun, alokasi anggaran itu harus benar-benar sesuai dengan fungsinya,” jelas Dave, menekankan pentingnya alokasi dana yang tepat guna.

Sebelumnya, Kepala BSSN, Hinsa Siburian, juga menyuarakan dukungannya terhadap pembentukan Angkatan Siber atau matra keempat di TNI. Setelah pertemuan dengan Komisi I DPR, Hinsa menekankan bahwa BSSN siap mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat pertahanan siber negara. “BSSN, sejalan dengan prinsip mendukung kebijakan pemerintah, menyambut positif rencana ini,” kata Hinsa, seorang Letnan Jenderal TNI purnawirawan. Menurutnya, pembentukan Angkatan Siber akan menjadi langkah strategis dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia maya yang terus berkembang.

Hinsa juga mencatat bahwa dinamika ancaman siber global terus meningkat, sehingga keberadaan Angkatan Siber akan menjadi solusi yang ideal untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Ia menilai bahwa meski terdapat tumpang tindih dengan tugas BSSN, pembentukan matra baru di TNI yang fokus pada isu siber merupakan langkah adaptif terhadap perkembangan zaman. “Ancaman di dunia siber terus berubah, dan kita harus mampu beradaptasi serta menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perkembangan tersebut,” ungkap Hinsa, menggarisbawahi pentingnya pendekatan proaktif dalam menangani tantangan siber.