Direktur Executive Partner Politik Indonesia, Abubakar Solissa, menegaskan bahwa partai politik (parpol) tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi kepemimpinan DPD. Ia menekankan bahwa pemilihan Ketua DPD sepenuhnya merupakan hak dari para anggota.
Pernyataan ini disampaikan oleh Abubakar sebagai tanggapan atas beredarnya foto pertemuan antara Ketua DPD AA Lanyalla Mahmud Mattalitti dengan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Pertemuan tersebut diduga dilakukan untuk mengkonsolidasikan kekuatan dalam upaya mempertahankan posisi Ketua DPD.
“Secara normatif, partai politik tidak berhak mengintervensi kepemimpinan di DPD. Hak ini sepenuhnya berada di tangan anggota,” kata Abubakar ketika dihubungi di Jakarta pada Jumat (26/7).
Abubakar juga mengakui bahwa manuver politik seperti pertemuan semacam itu sering terjadi menjelang pemilihan pimpinan DPD. Menurutnya, wajar jika publik curiga bahwa pertemuan antara La Nyalla dan Hasto bertujuan untuk mempertahankan kursi Ketua DPD.
“Namun, harus diakui bahwa menjelang pemilihan pimpinan DPD, biasanya ada manuver politik yang dilakukan baik oleh La Nyalla Mattalitti sebagai petahana maupun oleh penantang lain yang juga berambisi menjadi Ketua DPD,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara, menyayangkan jika pertemuan tersebut memang benar-benar bertujuan untuk mengkonsolidasikan kekuatan demi mempertahankan posisi Ketua DPD.
Igor menyatakan bahwa upaya tersebut merusak demokrasi yang telah berjalan baik di Indonesia. Menurutnya, La Nyalla sebagai pimpinan Senator seharusnya menjadi teladan dalam berdemokrasi.
“Itu merusak demokrasi, karena Ketua DPD seharusnya menegakkan demokrasi,” kata Igor.
Igor juga menyinggung sikap La Nyalla yang ‘arogan’ saat memimpin rapat paripurna DPD beberapa waktu lalu. Rapat tersebut berjalan ricuh karena La Nyalla diduga bertindak sewenang-wenang dalam menyusun perubahan tata tertib untuk mengakomodasi mekanisme penentuan paket pimpinan DPD periode mendatang.
“Sebelumnya, saya juga mendengar tentang pembuatan tata tertib di DPD yang ricuh. Ini ironis, karena perwakilan perseorangan dalam demokrasi justru menunjukkan sisi yang tidak demokratis di era sekarang,” kata Igor.
Igor mencurigai adanya kepentingan pribadi di balik upaya mempertahankan kursi Ketua DPD. Terlebih lagi, ada kabar bahwa Hasto dan La Nyalla memiliki bisnis bersama.
“Hasto sedang diincar KPK. Jadi, wajar jika dugaan itu mengarah pada upaya mengamankan bisnis. Jika benar, ini jelas merusak demokrasi yang sudah berjalan baik,” ucap Igor.
Foto pertemuan antara La Nyalla dan Hasto telah beredar di kalangan wartawan. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa pertemuan tersebut dilakukan untuk menyusun kekuatan demi merebut kembali kursi Ketua DPD dari kandidat lain.
Selain itu, kabar juga menyebutkan bahwa upaya mempertahankan kursi Ketua DPD tersebut dilakukan untuk melindungi bisnis Hasto dan La Nyalla.
