Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerima kunjungan dari anggota parlemen Jepang, Gen Nakatani, beserta delegasinya di Gedung Bina Graha, Jakarta, pada hari Rabu. Pertemuan ini membahas berbagai topik, termasuk penguatan hak asasi manusia.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada hari Rabu, disebutkan bahwa selama pertemuan tersebut, Moeldoko berbagi pengalaman dan praktik terbaik terkait pelaksanaan HAM di Indonesia. Salah satu langkah yang diambil adalah mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk memasukkan unsur-unsur HAM dalam kebijakan tata kota mereka.
“Good governance memerlukan bahwa seluruh pembangunan daerah harus berlandaskan pada hak asasi manusia. Program Festival HAM tahunan di daerah sangat bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi pemerintah daerah untuk mematuhi prinsip HAM,” kata Moeldoko.
Selama diskusi, Moeldoko menjelaskan berbagai inisiatif pemerintah Indonesia untuk memperkuat perlindungan HAM, termasuk upaya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Penyelesaian ini dapat dilakukan melalui jalur non-yudisial, seperti memberikan kompensasi di sektor kesehatan, perumahan, dan pendidikan, serta melalui jalur yudisial dengan bukti-bukti yang memadai.
“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan standar HAM,” tambah Moeldoko.
Moeldoko juga menjelaskan bahwa sebagai negara demokrasi, Indonesia berfokus pada menjaga keseimbangan antara stabilitas dan keterbukaan, termasuk dalam menjaga iklim demokrasi dan investasi dari berbagai negara mitra strategis, dalam rangka mencapai visi Indonesia Emas 2045.
“Demokrasi di Indonesia tetap berjalan dengan baik meski ada tantangan dari disinformasi dan hoaks. KSP berperan penting dalam menjaga stabilitas komunikasi politik,” lanjut Moeldoko.
Terkait pengembangan iklim investasi, Moeldoko menyebutkan bahwa di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah dilakukan penyederhanaan regulasi melalui pendekatan omnibus law, yang mengharmonisasikan 72 Undang-Undang.
“Ini bertujuan untuk memberikan kepastian, kemudahan, dan pelayanan publik yang lebih baik,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Gen Nakatani dan Moeldoko juga membahas isu-isu strategis, termasuk stabilitas kawasan dan situasi politik di Myanmar. Gen Nakatani menyatakan bahwa Jepang melihat peran penting Indonesia di ASEAN dalam konteks demokrasi dan berharap Indonesia dapat berkontribusi mencari solusi bersama untuk demokrasi di Myanmar.
“Dengan saling berbagi pengalaman mengenai HAM, khususnya untuk menciptakan perdamaian regional,” ujar Nakatani. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Deputi V Kantor Staf Presiden, Rumadi Ahmad, serta Deputi III Kepala Staf Presiden, Edy Priyono. Pertemuan ini diharapkan dapat membuka peluang untuk kerja sama lebih lanjut dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan pertukaran informasi tentang hak asasi manusia antara Indonesia dan Jepang.
