Idil Akbar, seorang pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, menyatakan bahwa Wakil Presiden Ma’ruf Amin belum maksimal dalam menjalankan perannya sebagai penengah dalam konflik antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Menurut Idil, Ma’ruf belum mengambil langkah nyata untuk mengatasi perselisihan tersebut hingga selesainya Muktamar VI PKB di Nusa Dua, Bali.
“Jika Pak Kiai Ma’ruf ingin berperan sebagai mediator, setidaknya ia perlu mempertemukan kedua belah pihak yang terlibat,” kata Idil pada Selasa, 27 Agustus 2024. Meskipun Ma’ruf, yang pernah menjabat sebagai Rais Aam PBNU, sebelumnya menyatakan kesediaannya untuk menjadi penengah, dia belum menunjukkan langkah-langkah konkret untuk meredakan ketegangan antara PKB dan PBNU.
Idil juga menggarisbawahi bahwa jabatan Ma’ruf sebagai Ketua Dewan Syura PKB, yang baru diberikan pasca-Muktamar Bali, berada dalam situasi yang kompleks. Ma’ruf kini berada di posisi yang bisa dianggap memihak, meski seharusnya tetap netral.
Namun, Idil melihat potensi positif dari jabatan baru Ma’ruf. Dengan posisinya di Dewan Syura, Ma’ruf mungkin lebih mudah diterima sebagai mediator oleh kedua belah pihak. “Penunjukan Ma’ruf sebagai Dewan Syura bisa membuka jalan baginya untuk menghubungkan PKB dengan NU/PBNU dan menjadi penengah yang lebih diterima,” ujar Idil.
Idil menekankan bahwa konflik antara PKB dan PBNU perlu segera diselesaikan. Jika dibiarkan berlarut-larut, perselisihan ini bisa menimbulkan dampak negatif bagi kedua pihak yang terlibat dan menyebabkan ketidaknyamanan di kalangan warga Nahdliyin. Menurut Idil, diperlukan mediator lain di samping Ma’ruf untuk mencapai resolusi yang efektif.
“Ma’ruf Amin hanyalah salah satu pilihan. Kita juga membutuhkan kiai-kiai Nahdlatul Ulama lainnya yang dihormati untuk terlibat dalam menyelesaikan masalah ini,” tambah Idil. Keterlibatan tokoh-tokoh NU lainnya yang memiliki otoritas moral di mata PKB dan PBNU dapat membantu menyelesaikan konflik ini dengan lebih baik.
Sebelumnya, Wapres Ma’ruf Amin telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi mediator dalam konflik antara PBNU dan PKB. Ia menyampaikan bahwa langkah untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih merupakan bagian dari perintah agama dan tanggung jawabnya, mengingat peranannya sebagai pendiri PKB dan keterlibatannya di PBNU. Namun, Ma’ruf menegaskan bahwa ia tidak akan terlibat jika salah satu pihak hanya ingin menjadikannya alat untuk menyerang pihak lain. “Jika saya hanya dimanfaatkan sebagai ‘peluru’ untuk menyerang yang lain, saya tidak bersedia,” ujar Ma’ruf dalam sebuah pernyataan tertulis pada Rabu, 7 Agustus 2024. Setelah menyatakan niatnya tersebut, Ma’ruf hadir di Muktamar VI PKB di Nusa Dua, Bali, mewakili Presiden Joko Widodo. Di sana, ia diangkat menjadi Ketua Dewan Syura PKB untuk periode 2024-2029. Meski demikian, hingga akhir Muktamar, Ma’ruf belum terlihat mengambil langkah konkret sebagai mediator dalam konflik antara PKB dan PBNU.
