LPOI Dan LPOK serukan kewaspadaan terhadap Metamorfosis Radikalisme di Masyarakat
Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK) mengingatkan masyarakat akan pentingnya kewaspadaan terhadap transformasi gerakan radikalisme yang semakin kompleks.
Ketua LPOI dan LPOK, K.H. Said Aqil Siroj, menyatakan bahwa meskipun Jamaah Islamiyah telah dibubarkan dan aksi terorisme tampak menurun, ini sebetulnya menandakan fase baru dalam penyebaran ideologi radikal yang kini dilakukan dengan cara yang lebih terselubung.
“Kelompok intoleran dan radikal terorisme saat ini beroperasi secara diam-diam, menyusup ke berbagai sektor dengan menggunakan strategi infiltrasi dan akuisisi,” ungkap Said dalam pidatonya pada acara Konsolidasi Kebangsaan dengan tema Mitigasi Kebangsaan dan Mitigasi Metamorfosa Gerakan dan Paham Radikal Terorisme yang berlangsung di Kuningan, Jakarta, Kamis.
Said menambahkan bahwa kelompok radikal kini mengubah pola gerakan mereka dari yang sebelumnya terbuka dan konfrontatif menjadi lebih tersembunyi, namun dengan potensi dampak yang besar.
Oleh karena itu, dia mengimbau agar pemerintah, aparat penegak hukum, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) lebih waspada dan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas intoleransi dan radikalisme di ruang publik.
“Kelompok-kelompok ini tidak lagi beraksi secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Mereka kini berbaur dalam berbagai peran dan identitas, termasuk sebagai politisi, aparat keamanan, pengusaha, pendidik, tokoh agama, atau profesi lainnya,” jelas Said.
Selain itu, ia juga menggarisbawahi peningkatan serangan siber dan ancaman terorisme digital yang disertai upaya melemahkan ketahanan ideologi bangsa. Menurutnya, hal ini harus dihadapi dengan serius karena bisa mengancam kedaulatan nasional serta merusak persatuan dan kesatuan.
“Kedaulatan digital perlu menjadi prioritas, sama halnya dengan kedaulatan wilayah yang juga harus terus dijaga,” tambahnya.
Said juga menekankan bahwa dampak dari krisis global dan residu politik Pilpres 2024 harus segera diatasi untuk menjaga persatuan dan masa depan bangsa.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintahan yang baru, untuk menyusun peta jalan pembangunan Indonesia yang inklusif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, demi masa depan bangsa yang lebih baik.
