Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menyoroti adanya ketidaknetralan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024, berdasarkan perkara-perkara yang diperiksa selama tahun ini. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Konsolidasi Nasional yang digelar oleh KPU RI di Jakarta, Senin.
“Pengaduan terbesar yang kami terima adalah terkait keberpihakan penyelenggara pemilu, khususnya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Hal ini masih menjadi catatan serius,” ujar Heddy.
Data Aduan Sepanjang Tahun 2024
Berdasarkan laporan per 29 Desember 2024, DKPP menerima 38 aduan terkait keberpihakan penyelenggara pemilu, menjadikannya kategori aduan tertinggi. Secara keseluruhan, DKPP mencatat 693 aduan sepanjang tahun ini, yang terbagi menjadi:
- 267 aduan terkait tahapan Pemilu 2024,
- 142 aduan terkait tahapan Pilkada 2024,
- 284 aduan berkaitan dengan nontahapan pemilu maupun pilkada.
“Netralitas, kejujuran, dan keadilan yang menjadi tagline kita masih menjadi sorotan publik. Ini menunjukkan bahwa aspek ini harus terus diperbaiki,” tambahnya.
Pemilu Sebagai Ritual Demokrasi
Heddy mengingatkan pentingnya pemilu sebagai ritual demokrasi yang harus dijunjung tinggi. Menurutnya, penyelenggara yang tidak netral berarti mengkhianati mandat rakyat.
“Dosa besar jika ada pengkhianatan terhadap ritual ini. Pergeseran suara yang terjadi harus diakui dan diantisipasi agar tidak terulang,” tegasnya.
Apresiasi untuk KPU
Meski demikian, Heddy memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran KPU atas keberhasilan mereka menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada 2024 secara serentak. Ia menyebut pencapaian ini luar biasa dan belum pernah terjadi di negara lain.
“Tidak ada negara yang mampu menyelenggarakan dua pemilu besar di tahun yang sama. KPU kita luar biasa, dan saya takjub dengan dedikasi teman-teman di lapangan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa beban berat yang dihadapi KPU mengingatkan pada legenda Bandung Bondowoso, namun KPU telah membuktikan diri mampu menghadapi tantangan tersebut.
Pesan Penutup
Heddy mengimbau agar seluruh pihak, khususnya penyelenggara pemilu, terus menjaga kepercayaan publik dengan meningkatkan netralitas, profesionalitas, dan integritas dalam menjalankan tugas mereka.
“Keberhasilan Pemilu dan Pilkada 2024 harus menjadi pijakan untuk menyelenggarakan pemilu yang lebih baik di masa depan,” pungkasnya.
