Jokowi-Ma’ruf Minta Maaf di Tengah Capaian Prestasi: Apa yang Terjadi?
Sidang Tahunan MPR tahun ini menampilkan perbedaan yang mencolok: Presiden Joko Widodo secara terbuka meminta maaf sebanyak empat kali. Permintaan maaf ini memiliki makna khusus karena Sidang Tahunan MPR 2024 merupakan yang terakhir kali Jokowi hadir sebagai Presiden Republik Indonesia.
Mulai dari tahun depan, Jokowi akan bergabung dengan mantan presiden dan wakil presiden lainnya sebagai tokoh sejarah, sambil menantikan terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
Selain kehadiran Jokowi yang selalu mengenakan pakaian adat pada Sidang Tahunan MPR selama dua periode kepemimpinannya, permintaan maaf yang diucapkannya, yang juga mewakili Wakil Presiden Ma’ruf Amin, akan menjadi kenangan abadi bagi rakyat.
Puncak momen ini semakin penting karena bertepatan dengan peringatan HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Mengakui Kekurangan
Presiden Jokowi mengakui bahwa meski ia telah memimpin selama sepuluh tahun—periode 2014-2019 dan 2019-2024—hasilnya masih jauh dari sempurna. Dia merasa bahwa sepuluh tahun belum cukup untuk menyelesaikan seluruh masalah bangsa.
Jokowi menyadari bahwa selama masa kepemimpinannya, ia tidak bisa memenuhi semua harapan dan cita-cita rakyat. Oleh karena itu, ia menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai bentuk refleksi dan pengakuan terhadap kekurangan yang ada.
Meskipun begitu, prestasi Jokowi selama masa kepemimpinannya tidak bisa diabaikan. Di antaranya adalah pembangunan infrastruktur yang luas, termasuk 366.000 kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, dan peningkatan daya saing Indonesia dalam indeks logistik global. Di samping itu, pemerintahan Jokowi juga berhasil menangani berbagai tantangan seperti pandemi COVID-19 dan perubahan iklim, serta menyahkan sejumlah undang-undang penting.
Respons Publik
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi menganggap permintaan maaf Jokowi sebagai bentuk keikhlasan dan pelajaran bagi seluruh bangsa. Ketua DPR RI Puan Maharani juga menghargai sikap tersebut, menekankan bahwa kesempurnaan adalah hal yang tidak mungkin dicapai.
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar melihat permintaan maaf Jokowi sebagai langkah wajar dari seorang pemimpin menjelang akhir masa jabatannya, sementara Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat menekankan pentingnya akuntabilitas dalam kebijakan yang telah diambil.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman memandang permintaan maaf tersebut sebagai contoh sikap kenegarawanan, dan akademisi seperti Prof. Asrinaldi dari Universitas Andalas serta Cecep Hidayat dari Universitas Indonesia melihatnya sebagai bentuk autokritik dan refleksi diri yang diperlukan untuk menilai kinerja presiden.
Peneliti politik Wasisto Raharjo Jati dari Badan Riset dan Inovasi Nasional berharap permintaan maaf Jokowi diikuti dengan tindakan nyata menjelang akhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2024. Respons yang bervariasi ini menunjukkan bahwa sementara sebagian rakyat mungkin merasa puas dengan permintaan maaf tersebut, masih ada waktu dua bulan bagi Jokowi untuk membuktikan komitmennya hingga akhir masa jabatannya. Ini menjadi momen refleksi penting bagi Presiden sebelum menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Prabowo Subianto.
