Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menanggapi isu bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan terlibat dalam Pilkada 2024.
Ari menegaskan bahwa pencalonan kepala daerah dalam Pilkada adalah wewenang partai politik dan tidak terkait dengan Presiden Jokowi.
“Pengusungan nama calon kepala daerah adalah ranah partai politik atau gabungan partai politik,” kata Ari saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (25/6).
Ari juga memastikan bahwa presiden akan menghormati dan tidak mengintervensi keputusan partai politik.
“Presiden Jokowi menghormati kewenangan setiap partai politik dalam menentukan calon kepala dan wakil kepala daerah,” ujar Ari.
Sebelumnya, beredar kabar mengenai pembentukan koalisi 4+1 untuk Pilkada serentak 2024, yang terdiri dari empat partai Koalisi Indonesia Maju (KIM), yaitu Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan ditambah Presiden Jokowi.
Namun, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid, menyatakan bahwa partainya tidak mengenal istilah koalisi 4 partai plus 1.
Ia menegaskan bahwa partai-partai dalam KIM saat ini solid dalam mendukung pemerintahan Jokowi dan mendukung keberlanjutan pemerintahan Prabowo. Di sisi lain, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, memprediksi bahwa Jokowi akan terlibat dalam mendukung putra bungsunya sekaligus Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, dan menantunya sekaligus Wali Kota Medan, Bobby Nasution, dalam Pilkada serentak 2024.
