Organisasi sayap Nahdlatul Ulama (NU), yaitu Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan Pagar Nusa, menyatakan kesiapan mereka untuk merespons tantangan dari Garda Bangsa, sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), terkait wacana Muktamar tandingan. Ketua Umum Pagar Nusa, Nabil Haroen, menyampaikan bahwa jika memang ada ajakan konfrontasi dari Garda Bangsa, pihaknya siap menghadapi tantangan tersebut.
Nabil mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengikuti prosedur yang benar, termasuk berkonsultasi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk mendapatkan arahan terkait situasi ini. “Kami akan segera menghadap ke PBNU untuk meminta arahan dan pertimbangan lebih lanjut. Kami bekerja dalam satu komando,” ujar Nabil.
Sementara itu, Kepala Satkornas Banser, Syafiq Syauqi, menyatakan bahwa pihaknya menerima informasi tentang ajakan perang dari Garda Bangsa, namun Banser dan Pagar Nusa tidak ingin bertindak gegabah. Mereka berencana melakukan tabayun (klarifikasi) untuk memahami lebih jelas konteks dari pernyataan tersebut. Syafiq menekankan pentingnya menghindari kesalahpahaman dan kekacauan yang bisa muncul dari konflik ini.
Syafiq juga menyoroti bahwa masalah ini berakar dari konflik internal PKB yang saat ini sedang mengguncang partai. Ia menegaskan bahwa Banom NU, seperti Banser dan Pagar Nusa, tidak seharusnya terlibat dalam permasalahan politik praktis yang sedang terjadi di dalam PKB. Sebagai bagian dari NU, mereka seharusnya tidak ditarik ke dalam pertikaian internal partai.
Ia juga menyarankan agar Garda Bangsa lebih fokus pada penyelesaian masalah internal PKB daripada menyeret organisasi sayap NU ke dalam konflik. “Kami adalah organisasi massa yang tidak terlibat dalam politik praktis. Lebih baik Garda Bangsa membantu menyelesaikan masalah internal PKB dan introspeksi diri,” kata Syafiq.
Syafiq menegaskan bahwa instruksi yang diberikan oleh PBNU adalah untuk menyuarakan hak dan wewenang ulama, bukan untuk kekuasaan politik. Oleh karena itu, segala bentuk perlawanan terhadap aspirasi ini harus dilihat sebagai bentuk penentangan terhadap hak ulama. Banser dan Pagar Nusa akan mengikuti arahan dari PBNU dalam menghadapi situasi ini.
Di sisi lain, PKB baru saja menggelar Muktamar di Bali pada 24-25 Agustus 2024, yang memutuskan untuk kembali mengangkat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai ketua umum. Namun, ada kabar bahwa mantan sekjen PKB, Lukman Edy, berencana menggelar Muktamar tandingan, meskipun tanggal pastinya belum diumumkan.
Ketua Umum Garda Bangsa PKB, Tommy Kurniawan, menegaskan bahwa pihaknya siap membubarkan secara paksa Muktamar tandingan yang direncanakan akan digelar pada 2-3 September di Jakarta. “Jika skenarionya adalah perang, maka kami siap. Garda Bangsa di seluruh Indonesia sudah menunggu komando, jika harus berperang, kami siap melawan,” tegas Tommy. Ketegangan antara NU dan PKB ini telah meningkat seiring dengan langkah Cak Imin sebagai inisiator Panitia Khusus (Pansus) Haji di DPR, yang memicu reaksi keras dari PBNU. Sebagai tanggapan, PBNU telah membentuk tim khusus untuk mengkaji hubungan antara NU dan PKB.
