Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Prof. Arif Satria, menyatakan bahwa sistem politik Indonesia perlu dievaluasi secara menyeluruh agar cita-cita membangun peradaban bangsa dapat terwujud.
Menurut Arif, setelah mengamati dengan cermat bagaimana sistem politik beroperasi saat ini, terlihat bahwa sistem tersebut semakin tidak inklusif dan memerlukan evaluasi menyeluruh untuk diperbaiki.
Arif, yang juga Rektor IPB, melihat bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia menjadi semakin mahal, yang mengarah pada praktik politik yang kurang inklusif. Dia mencatat bahwa sistem politik saat ini cenderung menguntungkan mereka yang memiliki kekayaan, sehingga demokrasi menjadi semakin mahal.
Selain itu, Arif menyoroti pendekatan transaksional yang mendominasi praktik politik, yang semakin menjauh dari isu-isu substansial dalam politik.
Menurut Arif, pemilihan legislatif sering kali dipandang sebagai ajang di mana politik uang menjadi dominan, hal ini menjadi perhatian besar.
Arif juga mengkhawatirkan bahwa kondisi ini akan mengakibatkan budaya politik yang lebih berorientasi pada materialisme, dengan politisi yang didukung oleh modal finansial besar menjadi lebih dominan.
Menurutnya, hal ini bertentangan dengan cita-cita para pendiri Republik Indonesia yang melihat politik sebagai alat untuk membangun peradaban, bukan sekadar untuk perebutan kekuasaan tanpa gagasan yang jelas.
Arif menyimpulkan bahwa solusi untuk kondisi ini adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem politik Indonesia, sehingga bangsa Indonesia dapat kembali kepada cita-cita mulia para pendiri Republik. Gagasan ini Arif sampaikan dalam diskusi politik dengan tema “Pilkada 2024 dan masa depan demokrasi lokal” di Jakarta pada Jumat, 5 Juli.
