Rapat Paripurna DPR RI Ke-6 dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 telah menyetujui laporan dari Komisi III terkait penolakan terhadap usulan Komisi Yudisial mengenai 12 calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM untuk tahun 2024 di Mahkamah Agung.
“Apakah laporan Komisi III DPR RI yang menyatakan penolakan terhadap seluruh calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2024 dapat disetujui? Setuju,” ujar Ketua DPR RI, Puan Maharani, saat memimpin sidang di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sebelum keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh, menjelaskan latar belakang pengambilan keputusan tersebut di komisi yang dipimpinnya.
Ia menjelaskan bahwa Komisi III menemukan dua dari 12 calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu terkait pengalaman minimal 20 tahun sebagai hakim.
Dua calon tersebut adalah Hari Sih Advianto, yang baru menjadi hakim pada tahun 2016, dan Tri Hidayat Wahyudi, yang mulai menjabat pada tahun 2010. Keduanya diajukan sebagai calon hakim agung di kamar tata usaha negara khusus pajak.
“Merespons hal ini, Komisi III mengadakan rapat internal pada 28 Agustus 2024, dan hasilnya sembilan fraksi di Komisi III sepakat untuk tidak menyetujui seluruh calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM yang diusulkan oleh Komisi Yudisial,” jelas Pangeran.
Adapun nama-nama dari 12 calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM yang diajukan oleh Komisi Yudisial kepada DPR RI tahun 2024 adalah sebagai berikut:
Daftar calon hakim agung:
I. Kamar Pidana
1. Abdul Azis – Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
2. Annas Mustaqim – Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
3. Aviantara – Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado
II. Kamar Perdata
Ennid Hasanuddin – Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI
III. Kamar Agama
Muhayah – Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
IV. Kamar Tata Usaha Negara
Mustamar – Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
V. Kamar Tata Usaha Negara (Khusus Pajak)
1. Diana Malemita Ginting – Auditor Utama pada Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
2. Hari Sih Advianto – Hakim Pengadilan Pajak
3. Tri Hidayat Wahyudi – Hakim Pengadilan Pajak
Daftar calon hakim ad hoc HAM di MA
1. Agus Budianto – Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
2. Bonifasius Nadya Arybowo – Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung
