Skandal demurrage beras impor senilai Rp 294,5 miliar menjadi isu besar yang mempengaruhi para elit negeri. Setelah skandal ini terungkap, banyak pihak mulai berani mengkritik kebijakan impor beras yang dinilai sembrono oleh pemerintah.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, misalnya, mengkritik data kebijakan impor beras pemerintah di tengah skandal demurrage Rp 294,5 miliar. Hasto mengungkap bahwa pemerintah telah memanipulasi data impor beras, terbukti pada tahun 2024 Indonesia harus mengimpor sebanyak enam juta ton.
“Kami selama ini keras menolak impor beras dan sekarang terbukti bahwa data yang disampaikan sebelumnya ternyata manipulatif,” kata Hasto, Senin (5/8).
Hasto menekankan bahwa semua kebijakan, termasuk impor beras, harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat Indonesia. Dia juga menyinggung permintaan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang baru-baru ini disampaikan terkait skandal demurrage Rp 294,5 miliar.
“Kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat, dan itu harus diutamakan, bukan permintaan maafnya dulu,” tegas Hasto.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) bekerja sama untuk menyelidiki data terkait keterlibatan Bapanas-Bulog dalam skandal demurrage beras impor sebesar Rp 294,5 miliar. KPK telah meminta keterangan dan data terkait peran Bulog dan Bapanas dalam skandal ini.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menyampaikan perkembangan laporan mereka ke KPK mengenai skandal demurrage beras impor Rp 294,5 miliar. “KPK dari bagian pengaduan masyarakat pernah menelepon pada 11 Juli 2024 pukul 16.11 WIB untuk meminta keterangan terkait data yang SDR laporkan,” kata Hari, Minggu (4/8). (Nov).
