Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menjelaskan manfaat yang dapat diperoleh Indonesia jika mengirimkan pasukan untuk operasi pemeliharaan perdamaian di Gaza, Palestina, atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina membawa banyak manfaat bagi Indonesia,” ujar Agus saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Kamis.
Pertama, pengakuan internasional atas kontribusi pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi Indonesia di kancah internasional.
“Kehadiran TNI adalah bentuk penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang unggul, seperti yang tertuang dalam kebijakan Panglima TNI tahun 2024,” tambahnya.
Kedua, partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan TNI, sehingga dapat meningkatkan kemampuan militer mereka.
Ketiga, pengiriman pasukan dapat memberikan akses ke peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia di dalam negeri, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis.
Keempat, pengiriman pasukan lebih efisien melalui berbagi biaya (cost sharing) dengan negara mitra.
Kelima, manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik.
“Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan dan meningkatkan perdamaian serta keamanan,” jelasnya.
Agus juga mengatakan bahwa pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza masih menunggu resolusi dan mandat dari PBB. Namun, Mabes TNI telah menyiapkan pasukan sesuai dengan ketentuan pledging (komitmen) ke PBB.
“Usulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian di Palestina dengan mengirimkan 650 orang telah masuk dalam proses pendaftaran tingkat pertama. Jika mandat PBB untuk operasi pemeliharaan perdamaian di Palestina keluar, pemerintah akan melanjutkan usulan tersebut ke tingkat kedua,” jelasnya.
TNI juga siap dengan pengiriman rumah sakit lapangan (rumkitlap) dan kapal rumah sakit yang menunggu keputusan pemerintah. “Saya meminta DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan rumah sakit lapangan sebagai bentuk diplomasi militer,” kata Agus.
