Jons Manedi, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Sumatra Barat, menyatakan bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD RI di daerah pemilihan Sumatera Barat memerlukan anggaran sebesar Rp250 miliar.
Dia menyampaikan hal ini saat acara peluncuran tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan 2024 di Padang Aro pada hari Jumat. Menurutnya, KPU Sumatra Barat akan meninjau kembali anggaran yang akan digunakan untuk PSU, meskipun ada juga dukungan dari KPU pusat.
Jons Manedi menjelaskan bahwa pada Pemilu 14 Februari 2024, sebanyak 2.181.000 pemilih datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk pemilihan DPD RI. Dari jumlah tersebut, sekitar 250.000 suara dinyatakan tidak sah, yang sebagian besar disebabkan karena surat suara tidak dicoblos oleh pemilih.
Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa calon DPD belum begitu dikenal oleh masyarakat, yang akan menjadi tantangan besar bagi pelaksanaan PSU nantinya.
Jons Manedi juga menyebutkan bahwa PSU DPD akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2024, menggunakan TPS yang sama dengan Pemilu 14 Februari 2024, atau 25 hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi.
Sementara itu, Ketua KPU Solok Selatan, Ade Kurnia Zelli, menyatakan bahwa coklit dan PSU adalah dua agenda terdekat yang membutuhkan banyak energi dari penyelenggara. Dia menekankan pentingnya soliditas, koordinasi, dan komunikasi antara internal KPU dan penyelenggara lainnya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan agenda tersebut.
Ade Kurnia Zelli berharap mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah untuk mendukung PSU DPD, termasuk penggunaan fasilitas pemerintah untuk pemungutan suara. Selain itu, ia juga meminta dukungan dalam hal pengamanan dari TNI dan Polri, mulai dari distribusi logistik hingga pengamanan selama dan setelah PSU berlangsung.
