Partai Nasional Demokrat (NasDem) menyoroti sikap inkonsisten dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait penolakan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.
Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi NasDem, Fauzi Amro, menilai penolakan PDIP bertentangan dengan keputusan yang telah disepakati sebelumnya. Fauzi mengingatkan bahwa kebijakan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang telah disetujui oleh Pemerintah dan DPR, termasuk oleh Fraksi PDIP.
“Penolakan PDIP terhadap kebijakan ini bertentangan dengan keputusan yang telah diambil sebelumnya,” jelas Fauzi dalam keterangannya, Senin (23/12).
Fauzi menjelaskan bahwa UU HPP telah disahkan melalui Rapat Paripurna DPR pada 7 Oktober 2021. Bahkan, pembahasan undang-undang ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit.
Fauzi menganggap sikap PDIP yang kini menolak kebijakan PPN 12 persen adalah sikap yang tidak konsisten dan bisa mempolitisasi isu tersebut untuk meraih simpati publik.
“Sikap ini seperti lempar batu sembunyi tangan dan berpotensi mempolitisasi isu untuk meraih simpati publik,” tuturnya.
Tujuan Reformasi Perpajakan dan Pengecualian PPN
Fauzi menekankan bahwa kenaikan PPN 12 persen adalah bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan memperkuat penerimaan negara serta mendukung konsolidasi fiskal. Namun, untuk mengurangi beban masyarakat, pemerintah juga memberikan pengecualian PPN nol persen untuk barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, daging ayam, daging sapi, telur, cabai, dan lainnya.
Jasa-jasa tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, dan lain-lain, juga akan dikenakan PPN nol persen.
“Langkah ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat,” tambah Fauzi.
NasDem Dukung Kebijakan PPN 12 Persen
NasDem mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dan mengingatkan pemerintah untuk memperkuat pengawasan agar tidak terjadi distorsi di pasar. NasDem juga mendorong adanya program kompensasi atau subsidi bagi kelompok masyarakat rentan untuk meminimalkan dampak kenaikan tarif PPN.
Komisi XI DPR akan terus memantau kebijakan ini dan membuka ruang dialog dengan Pemerintah serta pelaku usaha agar kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi rakyat.
Seruan untuk Konsistensi PDIP
Fauzi mengingatkan PDIP untuk tetap konsisten dengan keputusan yang telah disepakati sebelumnya dan tidak mempermainkan isu ini untuk kepentingan politik jangka pendek.
