emberlakuan status darurat militer yang sangat singkat di Korea Selatan pada awal Desember 2024 menimbulkan dampak besar dan berujung pada penangkapan sejumlah tokoh penting serta menetapkan Presiden Yoon Suk Yeol sebagai tersangka. Keputusan ini telah menambah ketegangan politik internal di Korsel.
Pada Selasa, 3 Desember 2024, Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan pemberlakuan darurat militer dengan tuduhan bahwa kubu oposisi pemerintah berafiliasi dengan Korea Utara (Korut) dan terlibat dalam kegiatan yang dianggap “anti-negara”. Namun, pernyataan Yoon tersebut disampaikan tanpa bukti yang kuat atau konkret, memicu kontroversi di dalam negeri. Keputusan tersebut lebih dianggap dipicu oleh ketegangan politik domestik, bukan oleh ancaman dari Korut.
Darurat militer ini hanya berlangsung sekitar enam jam, setelah kabinet Yoon menyetujui keputusan parlemen yang mengakhiri status tersebut pada pukul 04.30 WIB. Meskipun durasi pemberlakuannya sangat singkat, dampak dari keputusan ini ternyata jauh lebih panjang dan menimbulkan gejolak politik.
Penangkapan Mantan Menteri Pertahanan
Seiring berjalannya waktu, situasi semakin memanas. Mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun ditangkap oleh jaksa Korsel atas dugaan keterlibatannya dalam deklarasi darurat militer tersebut. Kim, yang dianggap sebagai salah satu tokoh kunci di balik keputusan tersebut, hadir secara sukarela di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul untuk pemeriksaan pada dini hari, Rabu (11/12/2024).
Penangkapan ini terjadi setelah tiga partai oposisi minoritas mengajukan pengaduan kepada jaksa penuntut. Mereka menuduh Presiden Yoon, Kim, dan Komandan Darurat Militer Park An-su terlibat dalam pemberontakan. Partai-partai oposisi menuduh bahwa Yoon menggunakan pasukan militer untuk menghalangi upaya anggota parlemen yang ingin membatalkan keputusan darurat militer yang mereka anggap sebagai langkah inkonstitusional.
Jika terbukti bersalah, baik Kim maupun pihak lainnya dapat dihukum dengan hukuman berat, termasuk hukuman mati atau penjara seumur hidup. Penangkapan ini menambah ketegangan yang sudah ada di Korsel, yang sedang menghadapi krisis politik besar pasca deklarasi darurat militer.
Tuduhan Pemberontakan dan Proses Hukum
Pihak oposisi juga menuduh bahwa deklarasi darurat militer ini adalah langkah yang tidak sah, dan ada upaya untuk menggulingkan sistem pemerintahan yang sah dengan menggunakan kekuatan militer. Tuduhan ini membuat situasi politik semakin rumit, dengan banyak pihak yang mengkritik langkah Yoon dan menyebutnya sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkuat posisinya.
Krisis politik ini menunjukkan ketegangan yang semakin meningkat antara pemerintah dan kubu oposisi, yang kini berjuang untuk mencari keadilan melalui jalur hukum dan politik. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap semua pihak yang terlibat akan terus berlanjut, dengan banyak yang berharap agar proses hukum berjalan transparan untuk menentukan apakah benar terjadi upaya pemberontakan atau tidak.
