Pendakwah sekaligus tokoh agama Gus Miftah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Pengunduran diri ini disampaikan dalam konferensi pers di Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta, Jumat (6/12).
Dengan nada emosional, Gus Miftah menegaskan bahwa keputusannya adalah hasil refleksi pribadi, bukan karena tekanan pihak luar. “Keputusan ini didasari rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto serta masyarakat,” ujarnya.
Latar Belakang Kasus
Kontroversi bermula dari pernyataan Gus Miftah dalam sebuah pengajian di Magelang, Jawa Tengah, yang dianggap melecehkan seorang penjual es teh. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras di media sosial, dengan masyarakat menilai bahwa ucapannya tidak mencerminkan seorang pendakwah yang seharusnya menyebarkan pesan kedamaian.
Tanggapan Pakar Politik
Pakar politik BRIN Lili Romli menilai insiden ini harus menjadi pelajaran penting bagi Presiden Prabowo dalam memilih pejabat publik.
- Integritas dan Etika Pejabat Publik
Lili menekankan bahwa pejabat publik harus berhati-hati dalam bertutur kata dan bertindak karena mereka menjadi teladan bagi masyarakat.
“Sebagai pejabat publik yang digaji dari uang rakyat, mereka harus memberi teladan sesuai prinsip ingarso sung tulodo,” ujar Lili.
- Seleksi Pejabat
Menurutnya, pemerintah perlu lebih selektif dalam mengangkat pejabat, memastikan mereka memiliki kapasitas, integritas, dan akhlak yang baik.
Evaluasi Pemerintahan Prabowo
Lili menganggap pengunduran diri Gus Miftah sebagai momen refleksi bagi pemerintahan Prabowo Subianto untuk mengevaluasi proses seleksi pejabat, baik di tingkat menteri maupun eselon.
“Jangan asal angkat, karena integritas moral sangat penting bagi pejabat publik,” tandas Lili.
Respons Gus Miftah
Gus Miftah berharap pengunduran dirinya tidak mengurangi upaya pemerintah dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. “Saya akan tetap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dalam kapasitas saya sebagai pendakwah,” tutupnya.
Implikasi Ke Depan Kasus ini menyoroti pentingnya akhlak dan integritas sebagai kriteria utama bagi pejabat publik, sekaligus mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menjaga citra pemerintah di mata masyarakat.
