Delegasi Militer China Disambut oleh Pangdam Udayana dalam Kunjungan Resmi

Yulia

Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Muhammad Zamroni, menerima kunjungan kehormatan dari The Military Legislative Affairs Delegation of the Chinese People’s Liberation Army (CPLA) di Markas Kodam IX/Udayana, Denpasar, pada Rabu sore.

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Muhammad Zamroni menerima kunjungan kehormatan The Military Legislative Affairs Delegation of the Chinese People's Liberation Army (CPLA) di Makodam IX/Udayana, Denpasar, Rabu (4/9/2024).

Rombongan delegasi CPLA yang berjumlah delapan orang dipimpin oleh Mayor Jenderal Wang Ling, Kepala Biro Hukum dari Central Military Commission (CMC). Kehadiran mereka disambut langsung oleh Pangdam IX/Udayana, didampingi Kasdam IX/Udayana, Asintel, Aspers Kasdam, serta Kakumdam IX/Udayana.

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda persahabatan yang bertujuan untuk mempererat hubungan diplomatik antara militer Indonesia dan militer Tiongkok melalui diskusi dan kolaborasi di bidang legislatif militer.

Dalam kesempatan itu, Pangdam menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan delegasi CPLA dan memperkenalkan para pejabat yang hadir mendampinginya. Ia juga mengungkapkan kebanggaannya atas kerja sama yang terus berkembang antara kedua institusi militer.

Mayor Jenderal Wang Ling turut mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh Pangdam IX/Udayana dan memperkenalkan anggota delegasinya.

Pangdam kemudian menjelaskan bahwa TNI, khususnya TNI AD, memiliki korps hukum yang berperan menangani berbagai aspek hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada prajurit dan keluarganya, baik dalam masalah pidana, perdata, maupun hukum tata usaha negara dan agama.

“Bantuan hukum kami berikan kepada prajurit yang menghadapi masalah hukum, dengan tujuan untuk membantu mereka menjalankan tugas tanpa melanggar hukum,” ungkap Pangdam.

Sementara itu, Kapendam IX/Udayana, Kolonel Inf Agung Udayana, menyatakan bahwa kunjungan Delegasi CPLA kali ini menekankan pentingnya pemahaman bersama tentang kerangka hukum militer yang efektif.

“Pertemuan ini mencerminkan niat baik kedua belah pihak untuk memperkuat kerja sama di bidang hukum militer guna menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan,” ujarnya.